DEPOK - Pemilihan Kepala Daearah ( pemilukda ) kota Depok Jawa Barat sudah tinggal menghitung hari. KPUD dan Panwaslukada berbagai persiapan tahapan pelaksanaan tersebut sudah mulai berjalan termasuk anggaran dan kesiapan lain.
Di Indonesia permasalahan pemilukada sejak di gelontorkannya otonomi daerah termasuk pemilihan secara langsung para Gubernur,Bupati ,Walikota oleh masyarakat selalu saja membuka permasalahan yang tiada hentinya termasuk netralitas Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dalam menentukan pilihannya.
Mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika para abdi negara itu di tuntut loyal terhadap atasannya termasuk dalam pilkada, meski dapat merugikan kandidat lain soal menentukan plihannya.
Dikota Depok khususnya,soal netralitas para pegawai negeri sipil itu belakangan menjadi bahan sorotan apalagi menjelang pemilukada. Tidak sedikit masyarakat yang melihat bahwa banyak PNS terlihat ikut melakukan manuver politik dan menagarahkan masyarakat dari tingkatan RT,RW, LPM, Lurah dan Camat agar memilih salah satu calon kandidat yang di jagokannya. Bahkan ada yang berani pada jam-jam kerja terlihat ikut dalam sebuah kegiatan deklarasi calon .
Bicara memilih hanya hati nurani yang menentukan, tapi jika PNS di itervensi dan tidak netral itu namanya melanggar peraturan pemerintah tentang PNS,dan sangsinya berat lho.(RS)
