1. 2.

13 Oktober 2010

Pengakuan Nurmahmudi Terkait Jalan margonda Pembohongan Publik

DEPOK - Pelebaran Jalan Margonda merupakan program dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (BM SDA) Provinsi Jabar. Hal itu dilakukan karena Jalan Margonda merupakan jalan protokol atau jalan provinsi. "Provinis lah yang memiliki gawe nya, jadi aneh kalau Nur Mahmudi mengklaim bahwa pelebaran jalan tersebut sebagai sebuah keberhasilannya, kata Rahmin Siahaan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI P) Kota Depok Rabu (5/10) di ruang kerjanya

Rahmin memaparkan, karena calon Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK), dan Partai Pelopor dalam pamplet (selebaran) visi, misinya, mengerjakan pelebaran Jalan Margonda Raya sebagai program keberhasilan dirinya mengatasi kemacetan Margonda, namun kenyataan nya pelebaran Jalan Margonda tersebut merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). ''Jadi jangan ada kebohongan publik disana.'' paparnya

Rahmin menambahkan, sebaiknya Wali Kota Nur Mahmudi sekarang mencalonkan diri menjadi wali kota kembali melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini. Pelebaran Jalan Margonda, ternyata tidak dapat mengatasi masalah kemacetan yang selama ini menjadi pokok masalah yang dikeluhkan masyarakat. "Jangan hanya membanggakan dan mengklaim tapi tidak memberikan solusi berarti," tambahnya.

Pembangunan Jalan Margonda yang dilakukan pihak provinis subtansinya untuk mengatasi kemacetan. Tapi kemudian, Wali Kota Nur Mahmudi tidak dapat menjabarkan subtansi dalam realitasnya di lapangan. Seharusnya, wali kota mengerti maksud dan tujuan pelebaran jalan tersebut. Wali kota tidak membiarkan jalan yang baru dilebarkan hanya berfungsi sebagai tempat parkir kendaraan roda dua maupun empat. "Kalau penyebab kemacetan dapat diatasi wali kota maka saya tidak akan protes terhadap klaim tersebut. Ini kan sama sekali tidak dilakukan. Pelebaran jalannya saja yang dibanggakan," tegas anggota dari komisi A ini.

Sedangkan Sutopo anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengatakan, ini tidak bijak kalau keberhasilan seseorang diklaim sebagai keberhasilan diri sendiri. Maksudnya, pelebaran Jalan Margonda merupakan inisiatif Pemrov Jabar. "Kok sudah ada yang mengklaim. Kalau mau mengklaim ya' santunan kematian yang masih menunggak, dan UPS yang mengalami penolakkan sana sini,'' katanya.(RS)