BOGOR - Pemerintah kab Bogor melalui Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) sedang melakukan pemuktahiran data base jumlah penduduk tahun 2010,saat ini Disdukcapil kab Bogor masih melakukan pemasukan entry data,proyek ini, anggaran tahun 2010, namun baru dikerjakan januari di tahun 2011, proyek tersebut swakelola dengan dana sebesar Rp.3,4 Miliar berasal dari APBN Pusat, prakteknya, Disdukcapil tidak menswakelolakan tetapi menunjuk Universitas Pakuan (Unpak) bekerja sama khususnya Jurusan Ilmu komputer (Ikom) sebagai pelaksana dan dikontrakkan tanpa proses lelang.
Menurut sumber yang tidak mau disebut identitasnya pada patroli Bangsa,proyek entry data kependudukan kab Bogor sebanyak 1,1 juta KK yang dikontrakkan Disdukcapil ke pada jurusan Ikom unpak,sejak januari 2011 sampai dengan akhir bulan pebruari,dengan perjanjian Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per KK, ditengah jalan tiba tiba pihak Disdukcapil memutus kontrak kerja dengan jurusan Ilmu computer Unpak karena entry data tidak bis mencapai target yang disepakati dalam kontrak.
Sumber menambahkan,pihak Ikom unpak kecewa terhadap Disdukcapil yang dinilai tidak faer mengenai pekerjaan entri data itu,dalam MOU nya hanya sebatas entry data saja,tapi kenyataannya,begitu dikerjakan ternyata dibebani juga untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan,ngaidit data,infut data dan lain lain,ini tidak dibayar,sehingga Disdukcapil terindikasi korupsi dana proyek entry data,dan menghambat pekerjaan, yang dia sepakati 2 bulan harus kelar,jadi ikom unpak merasa tertipu oleh Disdukcapil,terang sumber.
Selain itu,Jurusan Ikom unpak juga sewot,sebab,Disdukcapil mempihak ketigakan lagi proyek ini kepada pihak lain,berlokasi di complex perumahan Bukit Cimanggu Marcopolo Bogor,dengan bayaran tinggi,ungkap sumber.
Kepala bidang administrasi kependudukan kab Bogor,Deni Ardiana mengatakan,betul jumlahnya 1,3 juta KK di kab Bogor,Cuma yang harus kita entry datanya 1,1 juta KK karena ada kesalahan,sedangkan yang 200 ribu KK sudah benar tidak di entry lagi.Sebenarnya kita kerja sama dengan Unpak Jurusan Ilmu komputer (IKOM),awalnya ada yang memfasilitasi dari Disdukcapil provinsi Jawa –Barat namanya saya lupa,Pekerjaan ini diberikan ke Ikom karena dianggap fasilitasnya lengkab,formulir data entry awal diserahkan 300 ribu lembar kami anggap dalam satu bulan Ikom bisa menyelesaikan entry data ternyata tidak kelar.
Disdukcapil mengejar waktu,sehingga, kita pihak ketigakan lagi,agar,target entry data bulan maret ini 1,1 juta KK bisa rampun.
Deni mengakui bahwa,dana proyek untuk entri data memang dianggarkan kurang lebih Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari seluruh total anggaran Rp.3,9 Miliar,dan masing masing sudah dirinci sesuai juknis Kementerian Dalam Negeri dari pusat.Biaya untuk pencocokan dan penelitian (coklit)di anggarkan Rp.1.500(seribu lima ratus rupiah) per KK,ferifikasi/validasi Rp.200 (dua ratus rupia) per KK sedangkan pendistribusian Rp.100 (seratus rupiah),mengenai balngko kertas yang ditender itu bukan Disdukcapil kab Bogor tapi langsung dari Disdukcapil Provinsai jawa barat yang tangani.
Ketika,Deni ditanya kembali,menyangkut dana Coklit yang tidak dibayarkan ke Ikom,sehingga diduga dikorupsi,Deni mengatakan saya pusing mikirin dan dananya dipegang langsung oleh pimpinan saya,lebih baik hubungi saja kepala Dinasnya pak Subaweh untuk menjawab,kata Deni [Idrus]
