Depok - Akibat lemahnya pengawasan terhadap seluruh proyek di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Dibimasda) Kota Depok Jawa Barat. Maka milyaran rupiah anggaran yang disediakan guna insfrastruktur mubazir. Pasalnya Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, untuk biaya jasa konsultan pengawasan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan sarana insfrastruktur di Kota Depok, terserap dari anggaran senilai miliaran rupiah.
“ Padahal tidak sedikit dari realisasi hasil program pembangunan pada sejumlah sarana insfrastruktur, yang kini nilai mutunya rendah sekali, kata Koordinator Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) Kota Depok, Kasno, kepada wartawan Senin (28/11) di balaikota. Kasno mengungkapkan, hampir 70 persen kualitas hasil pekerjaan sarana insfrastruktur pada sejumlah ruas jalan dan saluran drainase di Kota Depok buruk. Tidak sedikit dari hasil pekerjaan yang kini sudah mengalami kerusakan meski belum lama usai dikerjakan.“ Hasil pekerjaan sudah alami tingkat kerusakan yang lumayan parah. Padahal, sejumlah pekerjaan pada program pembangunan insfrastruktur di kota ini terbilang masih belum lama selesai dikerjakan,” ungkapnya.
Kasno mengingatkan, karena buruknya kualitas hasil sejumlah pekerjaan, maupun perencanaan dilapangan, “ ini jelas memberi isyarat lemahnya fungsi pengawasan, maupun perencanaan awal pekerjaan dilapangan. Ironisnya hal itu tetap terjadi meski telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. “ Realitanya, jelas mengindikasikan akan mubazirnya sejumlah nilai mata anggaran yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Depok untuk bidang pengawasan, dan perencanaan yang dikerjasamakan dengan pihak perusahaan swasta melalui tender proyek,” imbuhnya.
Menanggapi banyaknya pelanggaran yang terjadi dilapangan, Dwi salah seorang konsultan pengawas pekerjaan fisik dilapangan terkesan hanya pasrah saja ketika terjadi sejumlah pelanggaran dan tidak sesuai bestek dilapangan. “ Nanti dilihat hasil cordrillnya saja mas. Kalau hasilnya ngak masuk tingal dipotong saja," kata Dwi singkat.
Sama hal nya ditegaskan Daos sebagai Koordinator Barisan Relawan Nasional (BRN) Depok, terbukti memang pelaksanaan pekerjaan dilapangan, pihak pengawas lapangan sering tidak terlihat termasuk soal perencanaan gambar lokasi dilapangan juga kerap menjadi keluhan masyarakat. Bahkan sejumlah pengusaha jasa kontruksinya, lantaran tidak cocok antara gambar proyek, dengan realita kondisi dilapangan tidak sesuai. “ Ketidak sesuaian antara gambar perencanaan dengan kondisi lapangan sering terjadi ketidak cocokan,” tandasnya.(RS)