Survey Indek Integrasi Daerah Versi KPK
DEPOK - Hasil survey Indek Integrasi Daerah (IID) yang dilkukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) November 2011 menunjukan bahwa Kota Depok merupakan daerah terkorup nomor wahid di Jawa Barat, serta terkorup ke dua di Indonesia.Selain Kota Depok Kota Bogor juga menduduki urutan ke sepuluh dengan nilai integritas terendah,sedangkan Pemkot Lampung menduduki posisi tertinggi korupsinya di Indonesia.
Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK M.Jasin, seperti dilansir sejumlah media Senin (28/11) di Jakarta menjelaskan,survey integritas dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai integritas, indicator dan subindikator integritas dalam layanan publik.
“ Survei juga bertujuan member masukan kepada instansi layanan public untuk mempersiaapkan upaya-uapaya pencegahan korupsi yang efektif padawilayah atau layanan yang rentan terhadap korupsi,” kata Jasin kepada wartawan di gedung KPK.
Kabar Kota Depok menjadi daerah terkorup di Jabar dan nomor dua se Indonesia, menuai berbagai pertanyaan miring dari berbagai elemen masyarakat Depok. Mereka bertanya, lalu bagaimana tindakan KPK atas hasil survei tersebut? Apakah didiamkan saja?
“ Cepat dong ditindak, karena dalam setiap kesempatan walikota Depok selalu mengumbar berbagai keberhasilan-keberhasilan program yang dianggapnya merupakan poin, paktanya korupsi masih merajalela tuh,” kata warga.
Sementara itu Kasno Koordinator LSM KAPOK Kota Depok mengungkapkan,kenyataan ini tidak terbantahkan oleh Pemkot Depok di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail, selaku Walikota Depok yang diusung oleh Partai PKS.
Pihaknya kata Kasno, beberapa kali menyoroti berbagai dugaan korupsi dibeberapa dinas instansi salah satunya adalah asus bansos senilai 87 Miliar, Pengadaan Mesin UPS 2008, Asuransi Kematian 2009, temuan BPK tahun 2007 - 2009 pengadaan tanah dan pembangunan 3 Kantor Kecamatan, pembebasan jalan Cijago dan masih banyak lagi data data yang kami inpentarisir.
“ Kami siap membantu KPK apa bila diminta, karena data -data tersebet sedeh pernah kami serahkan ke Kejari Depok, tetapi penangananya tidak jelas, karena diduga haany sabagai alat bargaening atau dijadikan transaksional hukum, untk memperkaya oknum oknum di Kejari Depok,” ungkap Kasno.(RS)
“ Survei juga bertujuan member masukan kepada instansi layanan public untuk mempersiaapkan upaya-uapaya pencegahan korupsi yang efektif padawilayah atau layanan yang rentan terhadap korupsi,” kata Jasin kepada wartawan di gedung KPK.
Kabar Kota Depok menjadi daerah terkorup di Jabar dan nomor dua se Indonesia, menuai berbagai pertanyaan miring dari berbagai elemen masyarakat Depok. Mereka bertanya, lalu bagaimana tindakan KPK atas hasil survei tersebut? Apakah didiamkan saja?
“ Cepat dong ditindak, karena dalam setiap kesempatan walikota Depok selalu mengumbar berbagai keberhasilan-keberhasilan program yang dianggapnya merupakan poin, paktanya korupsi masih merajalela tuh,” kata warga.
Sementara itu Kasno Koordinator LSM KAPOK Kota Depok mengungkapkan,kenyataan ini tidak terbantahkan oleh Pemkot Depok di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail, selaku Walikota Depok yang diusung oleh Partai PKS.
Pihaknya kata Kasno, beberapa kali menyoroti berbagai dugaan korupsi dibeberapa dinas instansi salah satunya adalah asus bansos senilai 87 Miliar, Pengadaan Mesin UPS 2008, Asuransi Kematian 2009, temuan BPK tahun 2007 - 2009 pengadaan tanah dan pembangunan 3 Kantor Kecamatan, pembebasan jalan Cijago dan masih banyak lagi data data yang kami inpentarisir.
“ Kami siap membantu KPK apa bila diminta, karena data -data tersebet sedeh pernah kami serahkan ke Kejari Depok, tetapi penangananya tidak jelas, karena diduga haany sabagai alat bargaening atau dijadikan transaksional hukum, untk memperkaya oknum oknum di Kejari Depok,” ungkap Kasno.(RS)